KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah menetapkan target tingkat kemiskinan akan menjadi 7% hingga 6,5% pada akhir tahun 2024.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, tingkat kemiskinan yang ditargetkan pemerintah tersebut tidak realistis. Hal ini disebabkan rentang waktu yang tersisa terlalu pendek.

"Itu kan hanya 4 tahun untuk menurunkan sampai 6,5%, sementara untuk menurunkan tingkat kemiskinan 1% saja membutuhkan waktu bertahun-tahun. Apalagi, kalau semakin rendah tingkat kemiskinannya, untuk menurunkannya akan semakin sulit," ujar Faisal kepada Kontan, Selasa (11/2).

Baca Juga: Ma'ruf Amin mengakui tidak mudah turunkan angka stunting hingga 14%

Menurut Faisal, sulitnya menurunkan angka kemiskinan ini adalah karena biasanya orang-orang yang paling miskin berada pada daerah-daerah yang sulit dijangkau. Inilah yang membuat pemerintah sulit melakukan intervensi, seperti menyalurkan bantuan sosial, memberikan dana desa, hingga membangun infrastruktur.

Lebih lanjut, Faisal mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada angka semata dan puas bila angka masyarakat miskin dan sangat miskin terus menurun.

Dia menyebut, saat ini jumlah masyarakat miskin dan sangat miskin memang terus mengalami pengurangan, tetapi masyarakat yang rentan miskin dan hampir miskin justru menunjukkan peningkatan.

Baca Juga: Menko PMK inginkan data akurat untuk turunkan kemiskinan dan stunting

Menurut Faisal, masyarakat dengan kategori rentan miskin dan hampir miskin ini rentan kembali ke kategori miskin dan sangat miskin bila terjadi guncangan ekonomi, mulai dari perlambatan ekonomi, adanya virus corona, hingga bila bantuan sosial yang diberikan terlambat.

Supaya pengurangan kemiskinan bisa lebih efektif, Faisal pun menyarankan agar pemerintah mengevaluasi program pengentasan kemiskinan yang ada, dengan tidak menjadikan bantuan sosial sebagai jalan utama untuk mengurangi kemiskinan.

Editor: Noverius Laoli