KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan masih belum rampung. Padahal pemerintah menargetkan RUU sapu jagat perpajakan tersebut masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Desember 2019 agar menjadi bagian Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebagai perancang RUU Omnibus Law Perpajakan pihaknya belum juga menyelesaikan draf RUU yang digadang-gadang bisa mendongkrak investasi dalam negeri itu. Yang jelas, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah bakal ngebut dengan tenggat waktu tiga hari lagi.

Baca Juga: 12 Desember, draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan masuk ke DPR

“Kita sedang harmonisasi sekarang, semoga bisa diselesaikan segara,” kata Sri Mulyani di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (9/12).

Harmonisasi Omnibus Law Perpajakan terus berlangsung sebab ada tiga UU yang akan masuk ke beleid ini yakni UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), UU Kepabeanan, dan UU Cukai.

Padahal, beleid yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Pengutan Ekonomi ini sebelumnya hanya terdapat UU Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Baca Juga: Pemerintah Akan Merelaksasi Denda Kepabeanan Lewat Omnibus Law Perpajakan

Editor: Khomarul Hidayat