KONTAN.CO.ID - Pelaku pengiriman minyak dan gas kini menunggu kejelasan soal logistik setelah kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, yang berpotensi membuka kembali Selat Hormuz.

Para penyuling minyak pun mulai menanyakan jadwal muat baru pada Rabu (8/4/2026).

Melansir Reuters berdasarkan data LSEG Shipping, sebagian besar tanker minyak dan gas yang terjebak masih berada di Teluk, beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu dan menyatakan AS siap membantu menata lalu lintas kapal yang menumpuk.

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Baca Juga: Italia Tolak Kirim Kapal ke Selat Hormuz Tanpa Mandat PBB

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan bahwa jika serangan terhadap Iran berhenti, Teheran akan menghentikan serangan balasan dan “menyediakan jalur aman dengan koordinasi pasukan bersenjata, dengan memperhatikan batasan teknis.”

Menurut ship tracker Kpler, hingga Selasa (7/4/2026), ada sekitar 187 tanker berbobot penuh yang membawa 172 juta barel minyak mentah dan produk olahan masih berada di Selat Hormuz.

Dengan lebih dari 1.000 kapal laut terjebak di Teluk, proses penanganan tumpukan kapal kemungkinan memakan waktu lebih dari dua minggu, bahkan dalam kondisi normal, kata Daejin Lee, Kepala Riset Global di Fertmax FZCO.

“Jendela 14 hari terlalu singkat untuk mengembalikan tingkat kepercayaan yang diperlukan agar premi ketidakpastian bisa hilang sepenuhnya, terutama untuk jalur muat dari Teluk Arab,” ujar Lee.

Baca Juga: Trump Ancam Tarif 50% bagi Negara Pemasok Senjata ke Iran

Lee menambahkan, banyak hal masih belum jelas, termasuk langkah yang harus dilakukan kapal dan pemilik charter untuk bisa melintas.

“Banyak pemilik kapal papan atas mungkin akan menunggu beberapa hari untuk memastikan gencatan senjata bertahan sebelum mengerahkan kapal mereka,” kata Lee.

Jakob Larsen, Kepala Keselamatan dan Keamanan di asosiasi pelayaran Bimco menekankan industri menunggu rincian teknis dari AS dan Iran.

“Meninggalkan Teluk tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan AS dan Iran akan meningkatkan risiko dan tidak disarankan,” ujarnya.