KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Indonesia periode Januari-Oktober 2019 di tujuh provinsi di Indonesia mencapai 1,64 juta hektare.

Dari jumlah tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Environment Programme (UNEP) 76%  Karhutla terjadi di lahan terlantar.

Sementara itu, sebanyak 3% kebakaran terjadi di lahan perkebunan kelapa sawit. Begitu juga kebakaran di kawasan hutan mencapai 3% dari total keseluruhan area. Diperkirakan, pada 1 Januari hingga 31 Oktober 2019 sekitar 60.000 hektare hutan terkena dampak kebakaran dan sebagian berada di lahan gambut.

Baca Juga: Ini 25 perusahaan jadi tersangka karhutla sepanjang 2019

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengatakan, melihat fakta tersebut dapat dikatakan bahwa konsesi tidak produktif seperti  kawasan terlantar yang tidak dibebani izin,  punya potensi karhutla tinggi.

Hal ini, berbeda dengan kawasan yang dibebani izin seperti perkebunan sawit. ”Kemungkinan suatu kawasan produktif seperti perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri terbakar dan punya banyak hotspot kecil,” kata Sudarsono  di Jakarta, Jumat (6/12).

Karena itu, untuk memperkecil potensi karhutla, para  pemegang konsesi termasuk pemerintah wajib dibebani tanggung jawab termasuk pemberlakukan tanggung jawab mutlak jika konsesinya terbakar. “Cara pencegahan ini lebih  efektif dibandingkan penanggulangan jika sudah terjadi kebakaran,” imbuhnya.

Baca Juga: Sejumlah pihak mendesak agar pembuktian hukum karhutla didasarkan bukti ilmiah

Pengamat Lingkungan dan Kehutanan Petrus Gunarso mengatakan bahwa tanggung jawab itu akan memaksa setiap pemegang konsesi aktif menjaga konsesi. Baik Sudarsono maupun Petrus berpendapat, kesetaraan tanggung jawab pemegang konsesi bisa memperkecil terjadi terjadinya karhutla sekaligus meminimalir kampanye hitam terhadap industri sawit di Indonesia yang selama ini selalu dikambing hitamkan.

“Seharusnya saat terjadi kebakaran hutan di Pulau Jawa, Perum Perhutani sebagai BUMN pemegang konsesi hutan bisa diminta pertanggung jawaban dan dikenai sanksi sama seperti korporasi dan masyarakat,” kata Sudarsono.

Musdalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa karhutla di Indonesia tidak terkait dengan pembukaan lahan sawit.

”Naifnya rasanya jika untuk membeli bibit sawit saja butuh dana Rp 25 juta hingga Rp 50 juta dan  belum termasuk biaya lain seperti pupuk, jika kemudian hanya untuk dibakar,”kata Musdalifah.

Baca Juga: Cegah kebakaran hutan & lahan, pemegang konsesi harus dibebani tanggung jawab

Editor: Noverius Laoli