KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kalangan pengusaha meminta pemerintah untuk mempertimbangkan secara cermat berbagai faktor dalam menetapkan besaran upah minimun untuk tahun depan. Sebab, dampak kenaikan upah harus diantisipasi oleh pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan, pemerintah harus menekan atau menghilangkan biaya-biaya yang tidak penting dan membenani pengusaha seiring kenaikan upah pekerja pada tahun depan.
Baca Juga: Banyak PHK, Pemerintah Diminta Hati-Hati Putuskan Kenaikan Tarif PPN 12% "Tugas pemerintah harus menghilangkan biaya-biaya yang membebani pemgusuha untuk hal-hal yang tidak penting seperti pungutan-pungutan liar di sepanjang rantai pasok dan logistik," katanya saat berbicang dengan Kontan.co.id, Selasa (12/11). Selain itu, ALI minta pemerintah untuk menunda kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% di tahun 2025 karena berdampak pada daya beli masyarakat. "Tunda kenaikan PPN yang 12%," katanya. Sebagai informasi, hal yang melatarbelakangi kebijakan kenaikan tarif PPN adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 7 (1) yang menyebtukan bahwa tarif PPN sebesar 12 persen berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025.
Baca Juga: Airlangga Sebut Kenaikan Tarif PPN 12% Masih Dibahas Sri Mulyani Dari sisi regulasi, sepanjang tidak ada aturan yang membatalkan pasal tersebut, maka pemerintah akan menjalankan kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut. Tetapi, secara empiris, pemerintah bisa menunda pelaksanaan aturan tersebut.
Terkait penghitungan upah minimum 2025, Mahendra menilai, pemerintah harus tuntaskan dulu pembahasannya bersama serikat buruh juga pengusaha untuk mendapatkan upah yang ideal. Setelah itu baru standard upah ideal ini diterjemahkan ke masing-masing propinsi, sehingga ada titik tengah dan standard apa yang disebut upah ideal tersebut. "Baru setalah itu kita formulasikan angkanya untuk didiskusikan dengan kedua belah pihak.Antara lain pengusaha harus punya KPI performa produktif karyawannya, dan karyawan punya KPI kepada pengusaha untuk angka upahnya," papar Mahendra. Menurut dia, di beberapa perusahaan swasta yang sudah baik, dengan menerapkan pendekatan ini, maka aman-aman saja ketika ada penyesuaian upah. Sedangkan, untuk angka kenaikan upahnya, Mahendra bilang, masing-masing industri pasti beda.
Editor: Yudho Winarto
