Utang sejumlah perusahaan BUMN termasuk sektor energi menjadi perhatian pemerintah



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang yang melilit sejumlah Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) termasuk sektor energi kini menjadi perhatian pemerintah. Yang terbaru, Menteri BUMN Erick Thohir kini berfokus menyehatkan keuangan perusahaan setrum pelat merah, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang utangnya mencapai Rp 500 triliun.

"PLN itu utangnya Rp 500 triliun, tidak ada jalan kalau tidak segera disehatkan," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (3/6).

Salah satu langkah terobosan yang dilakukan pemerintah yakni dengan memangkas anggaran belanja modal perusahaan. Erick mengungkapkan upaya pemangkasan belanja modal PLN bahkan telah mencapai 24%.


Di sisi lain, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi mengungkapkan berbagai peningkatan investasi yang dilakukan PLN dalam beberapa tahun terakhir berdampak positif pada berbagai sektor.

Baca Juga: Supaya IPO berjalan sukses, BUMN dapat mencari pendanaan lebih dahulu lewat SWF-INA

"Aset PLN juga tumbuh signifikan sehingga di tahun 2020 menjadi sekitar Rp 1,589 triliun naik sebesar Rp 275 triliun dibandingkan tahun 2015," kata Agung dalam keterangan resmi kepada Kontan.co.id, Kamis (10/6)

Agung menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir, investasi PLN, khususnya untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan meningkat secara drastis hal mi seiring dengan mandat PLN sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 untuk Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan. 

Total kapasitas pembangkit terpasang misalnya, meningkat dan semula hanya 55,5 Gigawatt (GW) pada tahun 2015 menjadi 66,3 GW pada tahun 2020. Pembangunan infrastruktur ini membuat pasokan daya listrik di seluruh Indonesia menjadi memadai dan siap mendukung gerak roda perekonomian daerah dan nasional. 

Kegiatan rasio elektrifikasi juga disebut meningkat. Pada tahun 2015 rasio elektrifikasi baru mencapai 88,3%, dan naik signifikan hanya dalam kurun 5 tahun menjadi 99,2% pada tahun 2020.

Agung menambahkan, salah satu indikator pendorong kemajuan ekonomi suatu negara yaitu Ease of doing business yakni untuk indikator Kemudahan Mendapatkan Listrik (Getting Electricity) juga meningkat drastis, yaitu pada tahun 2015 berada pada peringkat 78, dan membaik menjadi peringkat 33 pada tahun 2020.

"PLN juga terus memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak-pajak, PNBP, dan sebagainya. Sejak tahun 2015 hingga 2020 totalnya lebih dan Rp 174 Triliun," kata Agung.

Agung memastikan pembangunan aset infrastruktur kelistrikan yang ada didanai beberapa sumber antara lain Penyertaan Modal Negara (PMN), dana internal dan juga sumber pinjaman.

Editor: Handoyo .