KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana vaksin gotong royong atau vaksin mandiri menjadi sorotan di publik. Diah Saminarsih, Senior Advisor on Gender and Youth WHO menuturkan, kelompok rentan seperti yang direkomendasikan oleh WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) harus jadi prioritas dalam program vaksinasi Covid-19.

"Kelompok populasi itu ditentukan kenapa dia masuk kelompok populasi rentan, karena dengan diselesaikannya kelompok rentan itu akan mendorong tercapainya herd immunity," jelas Diah dalam Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil yang digelar Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Minggu (21/2).

Maka, Diah menjelaskan herd imunity bukan berarti semua orang divaksinasi tanpa melihat dia masuk kelompok populasi mana. Kelompok prioritas ditentukan untuk dapat mencapai herd immunity.

"Jadi bukan dari semua orang yang penting dari mana-mana dikumpulin kemudian mencapai herd immunity. Kenapa SAGE memberikan rekomendasi populasi rentan dahulu bahkan sampai ke detail-detailnya itu mengolah beberapa skenario. Kalau mau capai herd immunity harus selesaikan vaksinasi bagi kelompok rentan dahulu," imbuhnya.

Baca Juga: Ini alasan pemerintah perpanjang PPKM Mikro hingga 8 Maret

Senada dengan Diah, Olivia Herlinda Direktur Kebijakan CISDI menyebut bahwa pihaknya merekomendasikan agar pemerintah dapat menunda adanya vaksinasi mandiri. Hal tersebut dilihat dari kacamata bahwa vaksin ialah untuk menurunkan tingkat keparahan yang mengakibatkan kematian yang terjadi karena Covid-19.

"Sekarang yang kita utamakan adalah menekan tingkat kesakitan dan kematian dari Covid-19 untuk kelompok rentan. Dan berangkat dari alasan tersebut kebijakan vaksin mandiri terlalu prematur untuk dilakukan sekarang," jelasnya.

Selain itu Olivia juga menggarisbawahi terkait ketersediaan vaksin yang masih terbatas. Maka baiknya ketersediaan vaksin haruslah diprioritaskan bagi kelompok rentan.

Lebih lanjut dilihat dari ketersediaan global dan juga secara domestik ketersediaan vaksin masih sangat terbatas. Adapun per 17 Februari kemarin baru ada 75% supply vaksin global itu telah digunakan oleh 10 negara saja. Sementara masih ada 130 negara lain yang bahkan belum dapat dosis pertama.

"Di sini kita lihat beberapa negara kaya itu sudah menumpuk jumlah vaksin di atas kebutuhan mereka atau diatas jumlah populasi mereka seperti Kanada, UK dan Indonesia juga termasuk yang sudah banyak melakukan pemesanan vaksin juga," kata Olivia.

Unicef memperkirakan hingga semester I-2021 paling tidak akan ada 7 miliar dosis vaksin yang akan diproduksi. Kemudian di tingkat domestik, kata Olivia, dengan sasaran 181,5 juta penerima vaksin maka diperlukan kebutuhan vaksin sekitar 426 juta dosis.

Namun jika dilihat dari jumlah pengadaan vaksin bagi tahap kedua yaitu petugas pelayanan publik dan lansia, dari Februari sampai April ada sekitar 29,8 juta dosis vaksin. Olivia menyebut maka ada celah kekurangan 60 juta dosis vaksin yang harus dipenuhi. Hitungan tersebut melihat dari target vaksinasi tahap kedua yaitu 38,9 juta orang. Artinya dibutuhkan 89,47 juta dosis vaksin dengan wastage rate 15%.

Editor: Herlina Kartika Dewi