Virolog minta pemerintah tak buru-buru lakukan vaksinasi corona, ini sebabnya



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pakar virologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) M Saifudin Hakim meminta pemerintah untuk tak tergesa-gesa dalam pelaksanaan program vaksinasi. Tak hanya itu, perihal kandidat vaksin nantinya juga diminta untuk tetap berhati-hati dengan mengutamakan tingkat safety dan efikasi.

"Pemerintah harus betul-betul hati-hati dalam tentukan vaksin. Ini bukan hal remeh, butuh persiapan teman di lapangan vaksinator, butuh program terstruktur untuk mengawasi kejadian ikutan. Ini pekerjaan berat, saya minta pemerintah untuk tidak tergesa-gesa meski dalam situasi pandemi," jelas Saifuddin dalam diskusi virtual Kompas Talks bersama KAGAMA, Sabtu (24/10).

Adapun terkait muncul penolakan vaksinasi oleh beberapa masyarakat disebut Saifuddin, pemerintah perlu mengkomunikasikan dengan baik bagaimana tingkat safety dan efikasi dari vaksin yang akan menjadi kandidat.


Baca Juga: Dengan cara ini, Anda bisa mendeteksi infeksi virus corona

Adanya beberapa penolakan yang ada disebut Saifuddin wajar karena masyarakat pasti mempertanyakan terkait keamanan vaksin, terlebih terdapat narasi bahwa vaksin akan mulai dipakai di bulan November.

"Kalau saya melihat mereka yang menolak itu bukan yang tolak vaksin sejak awal, concernnya safety dan ada narasi vaksin digunakan pada November. Logikanya bagaimana vaksin November dipakai jika kajian di FK Unpad belum selesai. Dalam pandangan saya wajar ada masyarakat mempertanyakan," imbuhnya.

Berkaca pada hal tersebut, Saifuddin menyebut jika pemerintah harus melakukan komunikasi kepada masyarakat terkait safety dan efikasi terutama dari hasil uji klinik fase 3. Data-data dari kajian pada fase final disebut Saifuddin perlu dipublikasikan.

Baca Juga: Duh, Eropa jadi wilayah dengan kasus kematian terbesar kedua akibat virus corona

Saifuddin menambahkan jika nantinya saat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan inspeksi kemungkinan sudah memiliki data hasil uji fase 3. Maka meski data tersebut belum dapat langsung dipublikasikan, Saifuddin berharap BPOM dapat mengkomunikasikan ke masyarakat apa saja yang didapatkan dari hasil inspeksi atau review pada uji klinik fase 3 tersebut.

Editor: Tendi Mahadi