KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Koordinasi Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar meminta agar Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat proses pembersihan data (cleansing data) terhadap 30 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang belum terdaftar sebagai golongan masyarakat miskin di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Jadi kan selama ini Kemensos melakukan cleansing data tiap bulan, ini kan terlampau lambat. Sebenarnya, cleansing data itu juga harus disertai dengan meminta rakyat miskin melaporkan bahwa mereka adalah orang miskin, agar nanti bisa dicek apakah mereka benar-benar miskin," ujar Timboel saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (18/2). Baca Juga: Ketua DPR minta iuran 19 juta peserta mandiri Kelas III BPJS dialihkan ke negara
Selanjutnya, untuk mempercepat proses pembersihan data, Timboel menyarankan agar pemerintah juga turut mengajak peserta untuk mendaftarkan diri ke pihak terkait, apabila mereka memang berhak menjadi peserta PBI. Jika nanti realisasinya jumlah penduduk miskin melampaui kuota 96,8 juta, maka ia mengatakan pemerintah mau tidak mau harus menaikkan kuota peserta PBI. Namun, keputusan tersebut tetap harus dilakukan dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).