JAKARTA. PT Pos Indonesia belum akan menerapkan program Tabungan Pos, program inklusi keuangan yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selama belum ada aturan resmi yang harus dijalankan.

"Bagaimana mau dijalankan kalau peraturannya belum ada," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono di Gedung Pos Ibukota, Jakarta, Rabu (11/5).

Selain itu, Gilarsi menambahkan, Menteri BUMN Rini Soemarno juga masih melakukan penilaian apakah PT Pos Indonesia sanggup melaksanakan layanan keuangan tanpa bekerja sama dengan perbankan.

"Kalau diterapkan, mungkin kami bisa tergagap-gagap saat ini, membenahi infrastruktur dan sumber daya manusia. Oleh karena itulah kami memilih untuk memperkuat kemitraan dengan BTN," ujar Gilarsi.

Pos Indonesia memang menjalankan program inklusi keuangan dengan Bank Tabungan Negara (BTN) melalui program Tabungan Cermat dan Batara Pos.

Kerja sama ini memungkinkan masyarakat yang tidak terlayani fasilitas perbankan mendapatkan pelayanan di lebih dari 4.000 outlet Pos yang ada di seluruh Indonesia.

"Kami akan terus melanjutkan kerja sama ini sebelum ada peraturan baru terkait Tabungan Pos," tutur Gilarsi.

Editor: Yudho Winarto