KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pihaknya akan mengucurkan uang sebesar Rp 30 triliun sebagai bentuk penempatan dana pemerintah di perbankan. Tujuannya untuk restrukturisasi perbankan agar lebih sehat menghadapi dampak corona virus disease 2019 (Covid-19).

Setali tiga uang, langkah ini diharapkan bisa menambah gairah usaha mikro untuk mendapatkan kredit usaha dari perbankan. Stimulus tersebut sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Beleid ini mulai berlaku per tanggal 22 Juni 2020.

Baca Juga: Ada subsidi bunga kredit, multifinance berharap bisa perbaiki cash flow

Adapun, dana Rp 30 triliun tersebut merupakan tahapan pertama dari total anggaran penyaluran dana pemerintah di perbankan sebesar Rp 78,78 triliun. Dalam hal ini, Kemenkeu mengatur bank pelaksana harus mengembalikan tiga kali lipat dari dana yang diterima selama kurung waktu tiga bulan. Artinya, ketika sudah jatuh tempo, uang negara yang kembali sebesar Rp 60 triliun.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus memantau penyaluran dana pemerintah di perbankan agar tepat sasaran yang bertujuan akhir sebagai restrukturisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Makanya, Menkeu melarang bank penyalur menggunakan anggaran untuk memberi Surat Berharga Negara (SBN) dan transaksi valuta asing.

“Pemerintah berharap mendorong ekonomi di sektor rill kembali pulih, lewat stimulus ini sektor UMKM agar retrukturisasi dan subsidi bunganya betul-betul bisa terlaksana dari anggaran yang terserap. Bank penyalur juga harus menyampaikan terlebih dahulu penggunaan dana tersebut secara jelas dan sesuai yang diatur,” ujar Menkeu Sri Mulyani, Rabu (24/6). 

Dalam konteks ini, Kemenkeu akan melakukan perjanjian dengan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memonitor juga ikut mendorong penyaluran yang tepat sasaran ke sektor riil. Selanjutnya, Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP) juga ikut mengevaluasi salah satu langkah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) setiap tiga bulan. 

Baca Juga: Dapat dana Rp 30 triliun untuk pemulihan ekonomi, begini respons Himbara

Editor: Handoyo .