KONTAN.CO.ID - SEOUL. Para pemimpin China dan Korea Utara menegaskan kembali aliansi tradisional mereka setelah pembicaraan kontroversial antara diplomat top dari Washington dan Beijing serta isolasi diplomatik dan masalah ekonomi di Korea Utara yang membuat negara itu semakin bergantung pada China. 

Melansir AP, Kantor Berita Pusat Korea resmi Korea Utara (KCNA) mengatakan pada Selasa (23/3/2021) bahwa pemimpin Kim Jong Un menyerukan persatuan dan kerja sama yang lebih kuat dengan China dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kekuatan musuh saat bertukar pesan dengan Presiden China Xi Jinping.

Menurut KCNA dan kantor berita China Xinhua, Xi Jinping dalam pesannya sendiri kepada Kim menggambarkan hubungan bilateral sebagai "aset berharga" bagi kedua negara dan berjanji untuk memberikan kontribusi yang tidak ditentukan untuk perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.

KCNA mengatakan Xi Jinping juga menyatakan komitmennya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada rakyat kedua negara. 

Baca Juga: Taiwan indikasikan siap perang dengan China, ini buktinya

Beberapa analis melihat ini sebagai indikasi bahwa China akan segera memberi Korea Utara makanan yang sangat dibutuhkan, pupuk, dan bantuan lain yang telah berkurang secara signifikan di tengah penutupan perbatasan akibat pandemi.

Melansir AP yang mengutip Xinhua, pesan para pemimpin itu dipertukarkan antara diplomat senior China Song Tao dan Duta Besar Korea Utara untuk China Ri Ryong Nam selama pertemuan di Beijing pada hari Senin.

Baca Juga: Siap perang lawan China, Taiwan perkuat militer di Laut China Selatan

Pertukaran pesan itu terjadi ketika pemerintahan Biden meningkatkan upaya diplomatik untuk memperkuat kerja sama dengan sekutu Asia, Korea Selatan dan Jepang untuk menangani ancaman nuklir Korea Utara dan pengaruh regional China yang berkembang.

Dalam pertemuan tatap muka pertama pejabat AS-China sejak Presiden Joe Biden menjabat, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Washington bersatu dengan sekutunya dalam melawan otoritarianisme China. 

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie